RIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Anti Mafia Hutan menilai Rancangan
Undang-Undang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU PPH) yang ditargetkan akan selesai dibahas oleh DPR pada Oktober 2011 tidak diperlukan.
“UU PPH sesungguhnya tidak diperlukan saat ini karena tidak menjawab persoalan yang terjadi disektor kehutanan,” kata anggota Koalisi Anti Mafia Hutan, Agus Surono dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, [...]
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyusun RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (PPH) dicurigai menjadi dasar hukum kriminalisasi rakyat. Tetapi, cita-cita menangani kejahatan perusakan hutan sebagai tindak pidana terorganisasi (organized crime) tak diakomodasi dalam RUU ini
“Jika disahkan, dicurigai peraturan ini adalah bagian dari organized crime sektor kehutanan,” papar peneliti Silvagama, Grahat Nagara di sebuah diskusi di Jakarta, Kamis [...]
Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pengrusakan Hutan (RUU PPH) yang saat ini tengah dibahas Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyisakan polemik. Materi dalam RUU tersebut dinilai masih mentah dan berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.
RUU PPH menurut peneliti dari Silvagama, Grahat Nagara, masih memiliki kelemahan sistemik, karena hanya menyadur aturan dalam Undang-Undang No [...]
Continue Reading →Harapan untuk pemberantasan kejahatan kehutanan sempat redup dengan dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP-3) terhadap 13 kasus kehutanan di Riau. Mengabaikan fakta peristiwa pidana, kerusakan hutan dan penyalahgunaan wewenang, yang terjadi, proses penyidikan yang melibatkan berbagai perusahaan yang diduga melakukan perusakan hutan justru ditutup.
Namun langkah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelisik indikasi korupsi dibalik perusakan hutan [...]
Continue Reading →Pembuldozeran ini dilakukan sebagai bagian dari proyek bernama Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA atau Jarhisca). Proyek yang dilakukan tanpa izin dari Kementerian Kehutanan ini telah menimbulkan keresahan sosial di desa-desa sekitar Ujung Kulon, terutama desa yang berbatasan langsung, seperti Taman Jaya dan Ujung Jaya, keduanya di Kec. Sumur, Kab. Pandeglang. Keresahan ini disebabkan ketidakadilan yang kasat mata berlangsung.
Continue Reading →Hentikan pembuldozeran di Taman Nasional Ujung Kulon! Batalkan pembangunan JRS atau JRSCA atau Jarhisca di Taman Nasional Ujung Kulon! Kembalikan akses masyarakat lokal terhadap ruang hidup (life spaces) mereka di dalam atau sekitar Taman Nasional Ujung Kulon!
Demikian pernyataan Koalisi Penyelamatan Konservasi Ujung Kulon (KPK-Ujung Kulon) menyikapi kegiatan perusakan hutan oleh [...]
Continue Reading →Tags
badak coucang illegal logging illegal wildlife trade izin pinjam pakai jawa kerugian negara know your customer koalisi anti mafia hukum koalisi penyelamatan konservasi komisi pemberantasan korupsi kukang planologi pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan satgas mafia hukum satgas REDD satwa slow lories tenurial zero forest conversion




